Archive Pages Design$type=blogging

News

OTAKKU DAMAI DAN MERDEKA: Menagih Janji Damai Setelah Satu Dasawarsa UUPA, Ini Pemantik Diskusinya

Perdamaian di Aceh diinisiasi sebagai upaya untuk menjawab perkara-perkara pembangunan, baik karena akutnya konflik maupun akibat musib...


Perdamaian di Aceh diinisiasi sebagai upaya untuk menjawab perkara-perkara pembangunan, baik karena akutnya konflik maupun akibat musibah tsunami. Nota kesepahaman diturunkan dalam bentuk undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai regulasi pelaksana. Di tataran aplikatif dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). PP dan Perpres sering menjadi justifikasi dari belum teraplikasinya undang-undang pemerintahan Aceh. Seolah mengeneralisir bahwa itulah inti perkara.

Para pihak kemudian saling menuding penyebab belum turunnya PP dan Perpres. Opini publik terbelah, ada yang melihat bahwa ini perkara ketidakmampuan lobby pemerintah Aceh. Ada yg mengasumsikan bahwa ini adalah bentuk ketidakrelaan pusat, kepala dilepas ekor dipegang, istilahnya. 

Perkaranya tentu tidak semudah itu, perkara lobby adalah perkara bargaining. Secara bargaining, Aceh secara perlahan mendegradasi bargainingnya sendiri. Dimulai dari pola komunikasi politik, hingga pertarungan pada ranah  hampa yang tidak teriris subtansi perkara. 

Komunikasi politik yang buruk misalnya diperlihatkan secara gamblang oleh Muzakkir Manaf, dalam kapasitasnya sebagai wakil gubernur Aceh, ketua Partai Aceh (PA) dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA). Pernyataan sikapnya seringkali kontraproduktif, baik pada saat pilpres berlangsung maupun setelah pilpres.

Kelompok Muzakkir Manaf perlahan menyingkirkan keberadaan kelompok orang tua GAM. Pemihakan mereka secara sepihak dan dengan menabrak aturan partai saat berkoalisi dengan GERINDRA dan Prabowo menunjukkan upaya untuk meredusir peran-peran eks pemerintahan sipil GAM. Belum lagi pernyataan aktifis Badan Penyelamat Pemerintah Aceh (BPPA) yang menimpakan semua kesalahan pemerintahan Aceh pada DR. Zaini Abdullah dan terkesan membela Mualem. 

Persoalan pemerintahan Aceh terkait erat dengan Partai Aceh, karena secara politis Jakarta melihat Partai Aceh-lah sebagai representasi politik local. Saat ide-ide dari Partai Aceh dan para fungsionarisnya mulai menjauh dari subtansi perkara masyarakat, itu akan berimplikasi pada semakin memudarnya nasionalisme Ke-Acehan yang harusnya secara terus menerus diproduksi sebagai basis ideologis perlawanan terhadap Jakarta.

Karenanya Partai Aceh tidak hanya bertanggungjawab terhadap internalnya tapi juga pada seluruh masyarakat Aceh. Secara prinsipil, tuntutan Badan Penyelamat Partai Aceh (BPPA) versi Azmi yang meminta pertanggungjawaban Muzakkir Manaf adalah sebuah upaya untuk tidak menjauhkan Partai Aceh dari bangsa Aceh sebagai konstituennya.

Menjadi tugas kita sebagai generasi pengganti untuk mengkritisi baik elit Aceh dan Jakarta untuk mempercepat implementasi MOU Helsinki. Mengawal agar kedua belah pihak agar tidak saling melempar tanggung jawab, yang secara tidak langsung mencederai semangat dari nota kesepahaman Perdamaian itu sendiri. Pertarungan elit tersebut justru membuat rakyat Aceh tersisih dan terpecah-belah.

Secara konstitusi, MOU Helsinki telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hanya dengan implementasi MOU Helsinki secara komprehensif perdamaian Aceh yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Perdamaian yang tak hanya berhentinya letupan senjata, akan tetapi perdamaian yang juga bisa mengantarkan rakyat Aceh menuju kemakmuran dan kesejahteraan. 

Secara teknis, ada banyak aturan pelaksanaan yang belum dirumuskan untuk menggapai itu semua. Apakah elit Jakarta yang tidak serius mengurusi Aceh atau elit Aceh yang mulai sibuk dengan urusan kekuasaan? Saling curiga juga bukanlah cara yang harus ditunjukkan, oleh karena jabat tangan berdamai telah dilakukan.

Sembilan tahun sudah MOU Helsinki ditandatangani, UUPA pun telah berjalan selama satu dasawarsa. Namun kesejahteraan masyarakat Aceh masih berada di titik nadir. Akankah sebagai bagian rakyat Aceh kita diam?

*Tulisan ini dirilis oleh Tu-ngang Institute sebagai pemantik diskusi “OTAKKUDAMAIDANMERDEKA#3”, yang dilaksanakan di Asrama Aceh Sabena Tanggal 14 Agustus 2014.

Berikut gambar-gambar diskusi:







COMMENTS

Name

acara Artshop Biografi Event Galeri Global Karya Cerpen Karya Puisi Komunitas Literatur Seni News Opini Profil
false
ltr
item
Aceh Media Art: OTAKKU DAMAI DAN MERDEKA: Menagih Janji Damai Setelah Satu Dasawarsa UUPA, Ini Pemantik Diskusinya
OTAKKU DAMAI DAN MERDEKA: Menagih Janji Damai Setelah Satu Dasawarsa UUPA, Ini Pemantik Diskusinya
http://4.bp.blogspot.com/-4UyIebsoi1U/U-ybm288B8I/AAAAAAAAAqI/75p74uuMI3o/s1600/DOS_6058.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-4UyIebsoi1U/U-ybm288B8I/AAAAAAAAAqI/75p74uuMI3o/s72-c/DOS_6058.jpg
Aceh Media Art
http://www.acehmediart.com/2014/08/otakku-damai-dan-merdeka-menagih-janji.html
http://www.acehmediart.com/
http://www.acehmediart.com/
http://www.acehmediart.com/2014/08/otakku-damai-dan-merdeka-menagih-janji.html
true
4096604943189198512
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago